Musyawarah Tim Perumus RKPDesa Tahun 2021

tlogorejo-bjn.desa.id – Pemerintah Desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Mengelar Musyawarah Tim Perumus Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( DU – RKP – Desa ) tahun 2022 ,selasa malam 12/10/2021.

Musyawarah yang di hadiri oleh Kepala Desa Tlogorejo Drs. H. Moh. Hamim, Beserta Perangkatnya, Anggota BPD, LPMD dan Bpk.Fathur Rahman selaku Pendamping Desa Tlogorejo.

Acara Musyawarah Tim Perumus Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2021 diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua BPD, Sambutan Kepala Desa Tlogorejo, Sambutan dan penyampaian materi oleh Ketua Tim Perumus serta Pencermatan Rancangan RKPDesa.

Sekretaris Desa Bpk. Sony Muharrom yang juga selaku Ketua Tim Perumus Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) memaparkan melalui layar Proyektor untuk di cermati kemudian dibahas satu-persatu,selain itu ditampilkan juga semua perubahan pada masing-masing bidang dan sumber dana. Hasil dari rapat persiapan ini digunakan untuk bahan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ( MUSRENBAGDES ).

Fathur Rahman ( Pendamping Desa ) yang pada kesempatan itu memaparkan  Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga harus menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya.

” BUMDesa yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa. Karena ia berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa dari berbagai elemen “. paparnya.

Sementara itu Kepala Desa Tlogorejo Drs. H. Moh. Hamim, menghimbau dan mengajak agar Tim Perumus dan seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dan juga bisa mengarahkan untuk program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa nelalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa serta penanganan bencana alam dan Memprioritaskan.

” Untuk pencapaian SDGs Desa seperti penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa, Dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat dikatakan bahwa harapan besar muncul untuk menuju kehidupan desa yang otonom dalam mengelola pemerintahan dan masyarakatnya. Dengan demikian akan mendorong lahirnya desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat desa yang partisipatif, dan perekonomian desa yang mandiri “.pungkasnya.